Politik

KPU Himbau Warga Waspada Penyalahgunaan NIK dan NKK

Tampak Ketua KPU Kotamobagu didampingi Anggota Komisioner Asep Sabar dan Sekertaris Disdukcapil Kotamobagu Muliyono Mokodompit pada saat kegiatan yang digelar oleh KPU.

PROBMR.COM, KOTAMOBAGU – Maraknya tindak kriminalitas bermodus NIK dan NKK menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU) di semua jenjang.

Menurut Asep Sabar, Komisioner KPU Kota Kotamobagu yang membidangi perencanaan dan data, tanggal 13 Maret 2018 lalu KPU RI mengeluarkan surat imbauan kepada KPU di seluruh tingkatan terutama yang menggelar Pilkada Tahun 2018.

“Surat KPU RI Nomor 280/PL.03.1/SD/01/KPU/III/2018 tertanggal 13 Maret 2018 tentang Penetapan DPS ini sebagai tindaklanjut dari surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) Nomor 370/4755/Dukcapil tertanggal 13 Maret 2018 tentang himbaun tidak menampilkan NIK dan NKK secara utuh untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab.”

Inti dari dua surat tersebut, kata Asep, Dirjen Dukcapil Kemendagri mengimbau KPU untuk tidak menampilkan NIK dan NKK secara utuh pada daftar pemilih sementara (DPS) yang baru saja diplenokan.

“NIK dan NKK hanya bisa ditampilkan duabelas angka saja, sementara empat sisanya tidak ditampilkan. Ini untuk menghindari penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pemerintah.”

“Karena itu saat Pleno DPS, Kamis (15/03/18) lalu, KPU Kota Kotamobagu hanya memberikan rekap jumlah pemilih model A.1.3-KWK dan Model A.C.3-KWK dan Berita Acara pleno kepada Tim Kampanye Pasangan Calon.”

Sementara untuk pengumuman DPS di tingkat desa/kelurahan dan pemberian softcopy dalam bentuk cakram padat dengan format PDF terkunci kepada Tim Kampanye pasangan calon dan pihak lain serta pengumuman melaui website, kata Asep, dilakukan bila setelah dilakukan penggantian empat angka terakhir pada NIK dan NKK dengan tanda bintang sebagaimana imbauan Kemendagri dan KPU RI.

“Daftar pemilih by name nantinya akan disampaikan kepada tim pasangan calon maupun panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Kotamobagu bersamaan dengan pengumuman DPS oleh PPS ditingkat desa/kelurahan mulai tanggal 24 Maret 2018, mengingat penggantian empat angka terakhir pada nomor NIK dan NKK pemilih memerlukan cukup banyak waktu serta koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kota Kotamobagu,” jelas Asep.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Kotamobagu Nova Tamon, mengimbau kepada warga yang belum ber-KTP elektronik untuk segera mengurusnya. Menurut Nova salah satu syarat untuk bisa memilih pada 27 Juni 2018 mendatang adalah memiliki KTP elektronik atau minimal memiliki surat keterangan (suket) sebagai tanda sudah melakukan perekaman di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
“Ada sekitar 4 ribuan pemilih yang terancam tidak bisa menyalurkan hak suara bila tidak segera melakukan perekaman. Kami mendorong semua pihak, termasuk tim pasangan calon untuk memfasilitasi para pendukungnya yang belum memiliki KTP elektronik,” pungkas Nova. (**)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: