PTUN Manado Mentahkan Gugatan Suharjo Makalalag

Suharjo Makalalag
BOLMONG— Dilaksanakannya sidang atas perkara TUN dengan register nomor: 11/G/2018/PTUN.Mdo, Kamis, (7/6)  di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Dimana Suharjo Makalalag mengajukan gugatan dan bertindak sebagai tergugat adalah Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow yang diwakili kuasa hukumnya dari bagian Hukum dan HAM masing-masing Hardiman Pasambuna, Muhamad Triasmara Akub dan Eko Prawitno.
Agenda persidangan yang terbuka untuk umum itu adalah Pembacaan PutusanMajelis Hakim. Adapun yang menjadi keputusan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:
(1) Dalam Eksepsi
*Menerima eksepsi tergugat mengenai Jawaban point 2 tentang objek sengketa bukan merupakan kualifikasi KTUN
(2) Dalam Pokok Perkara
*menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (N.O)
*Penggugat membayar biaya perkara.
Dalam persidangan tersebut baik principal Suharjo Makalalag maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir dengan tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya. Meskipun tidak hadir, agenda persidangan tetap dilaksanakan sesuai agenda.
Bupati Yasti mengapresiasi putusan tersebut. “Ya kami bersyukur atas putusan tersebut, sehingga hal ini sebagai pertanggungjawaban hukum dan moral selaku pemerintah bahwa apa yang kami lakukan sudah sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Sementara itu Kasubag Hukum dan HAM Pemda Bolmong, Muh. Triasmara Akub sebagai salah satu kuasa hukum dari Bupati Bolmong menyatakan, sedari awal, pihaknya sudah memprediksi bahwa  gugatan yang diajukan tersebut lemah secara argumentasi, baik dalam posita dan petitum-nya.
Menurutnya, objek sengketa yang selama ini digembar gemborkan bermasalah itu bukan kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang lumrahnya menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga wajar saja dalam perkara a quo dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijkte Verklaard). “Hal tersebut sudah kami uraikan dalam jawaban kami pada persidangan sebelumnya,” jelasnya.
Dia menambahkan, pihaknya tentu masih akan menunggu salinan putusan atas perkara tersebut, untuk selanjutnya dipelajari kembali sambil menyiapkan hal-hal yang diperlukan. “Sayang hari ini penggugat tidak hadir, sehingga kami belum tahu apa sikap penggugat atas putusan tersebut. Yang pasti mereka sesuai Hukum Acara diberikan waktu 14 hari untuk menentukan apakah akan menerima keputusan tersebut atau akan mengajukan banding terhitung sejak salinan putusan tersebut diterimanya, prinsipnya kami selaku kuasa hukum dari Ibu Bupati akan siap dengan upaya hukum banding sekiranya hal itu menjadi sikap dari penggugat,” katanya mengakhiri. (Ind)

Recommended For You

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: