Calon Wakil Walikota Kotamobagu Kena TGR Rp 290 Juta

Rio Lombone SSTP MH
BOLMONG— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera tindaklanjuti temuan yang membuat Bolaang Mongondow (Bolmong) mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) Pemkab Bolmong mulai menyurati  Tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan nara pidana (Napi) yang pernah terlibat kasus korupsi.
Seperti yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) Bolmong 2017, salah satu temuannya adalah adanya Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap sejumlah mantan ASN ini.
Terinformasih, tujuh ASN mantan Napi tersebut harus mengembalikan uang Negara sebesar Rp 500 juta.  Salah satunya, Suhardjo Makalalag, yang adalah Calon Wakil Walikota Kotamobagu harus membayar total TGR sebesar Rp 290-an juta. Sedangkan mantan napi lainnya sekitar Rp 30-an juta. “Ya, kalau pak Harjo harus mengembalikan sebesar Rp 290 juta. Sedangkan ASN lainnya hanya berkisar Rp 30 jutaan,” kata Rio Lombone.
Dia menjelaskan, berdasarkan LHP, Suhardjo dituntut harus mengembalikan TGR. Sebab, Suhardjo masih menerima Gaji dan TPP mulai dari 2013 April hingga 2017 Desember. “Ya, angka sebesar itu adalah hak sebagai ASN yang tetap diterima Suhardjo meski sudah diputus bersalah dan menjalani hukuman sejak tahun 2013-2017,” jelasnya.
Lanjutnya, batas pemgembalian TGR tersebut 60 hari terhitung setelah penyerahan LHP. “Jadi, jika lewat dari batas waktu 60 hari tidak dikembalikan, maka akan berurusan langsung dengan Aprat Penegak Hukum (APH). Karena kita telah melaksanakan MOU dengan pihak kepolisian,” tegasnya. (Ind)

Recommended For You

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: