Yasti Tandatangani Komitmen Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

BOLMONG— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) mendukung penuh program pemberantasan korupsi terintegrasi. Buktinya, Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow menyatakan kesepakatan sekaligus penandatanganan komitmen  bersama Kepala Daerah se Sulawesi Utara (Sulut), bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk program tersebut.
Rapat koordinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi terintegrasi bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPK) itu, berlangsung di ruang C J Rantung kantor Gubernur Sulut Rabu (21/2), yang langsung dihadiri Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan. “Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan potensi korupsi, kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah, harus menjadi perhatian serius kita bersama,” ungkap Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya.
Ditambahkan, beberapa langkah telah diambil oleh Pemprov Sulut demi terwujudnya birokrasi yang bersih dan berwibawa. Langkah-langkah tersebut lanjutnya, yakni membuat rencana aksi daerah, menindaklanjuti hasil pemeriksaan lembaga pengawas internal dan eksternal. “Di samping itu, secara konsisten menerapkan tiga pilar good governance atau kepemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow usai penandatangan  komitmen bersama para kepala daerah mengatakan, sepakat melakukan pencegahan kasus korupsi. “Ini dibuktikan dengan ditekennya kesepakatan dukungan pencegahan korupsi terintegrasi,” katanya.
Bupati yang didampingi, Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling menandatangani kesepakatan itu. “Kegiatan tersebut sebagai rangkaian dari rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi Provinsi Sulut yang dilaksanakan oleh KPK,” tuturnya.
Menurut Yasti, Pemkab Bolmong sangat mendukungan program ini dan berharap dapat memberikan tambahan wawasan, sekaligus memantapkan tindak lanjut implementasi program pemberantasan korupsi di Bolmong. “Dengan pola ini, KPK juga akan lebih mudah mengawasi penyimpangan yang terjadi di daerah. Artinya apabila sudah diperingatkan untuk dibenahi namun tidak dilakukan, upaya represif penindakan bisa dilakukan,”  jelasnya.
Sekedar diketahui, usai penandatanganan tersebut Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow mengikuti Sosialisasi Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi. (Ind)

Recommended For You

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: