TB-NK Gugat KPU , Kuasa Hukum : Penetapan Calon Perseorangan Cacat Hukum

Suasana sidang musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kotamobagu 2018.

PROBMR.COM, KOTAMOBAGU– Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu tahun 2018, Tatong Bara dan Nayodo Koerniawan (TB-NK) melalui kuasa hukumnya menyampaikan gugatan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu.

Gugatan tersebut, disampaikan  pada   Sidang Penyelesaian Sengketa Pilkada Walikota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu 2018, yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kotamobagu di Hotel Sutanraja, Selasa (20/2), sekira pukul 02.00 Wita.

Menurut kuasa hukum Pasangan Calon TB-NK sebagai pemohon, saat dikonfirmasi mengaku pihaknya mengajukan 13 point gugatan kepada KPU Kotamobagu, diantaranya soal terbitnya surat keputusan KPU nomor: 22/PL.03.0- Kpt/7174/KPU-KOT/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, tentang penetapan pasangan calon. Dimana pihak KPU menetapkan pasangan Jainudin Damopolii dan Suharjo Makalalag (Jadi-Jo) melalui dukungan calon perseorangan.

“Salah satu poin yang kami gugat adalah penerbitan surat penetapan calon.   Bertentangan dengan sejumlah aturan yang berlaku,” ucap Haris didampingi Kasman Damopolii, Muhamad Iqbal, Sultan Permata Tawil, Eko Permata Putra.

Berikutnya Eko Putra menjelaskan, pihaknya juga menggugat KPU karena  adanya dugaan, cacatnya asas penyelenggaraan khususnya asas adil, pasal 52 ayat 2, pasal 68 ataut 1 PKPU, perihal keputuaan termohon, hak qou sebab tidak dibarengi dengan berita acara.

“Surat keputusan tidak dibarengi berita acara. Statusnya berdiri sendiri, hanya pemberitahuan yang tidak berdasar hukum, sehingga cacat hukum,” jelas pengacara asal Jakarta ini.

Sementara itu, salah satu komisioner KPU, Amir Halatan, saat dikonfrimasi terkait gugatan tersebut mengaku pada saat persidangan meminta waktu untuk menjawab gugatan dari Pemohon.

“Point gugatan kan baru kami dengar saat sidang. Jadi kami siap menjawab semua point gugatan pemohon pada sidang berikutnya,” jawab Amir.

Lanjutnya, dirinya bahkan menilai bahwa gugatan pemohon sudah kadaluarsa karena telah lewat waktu register.

“Register yang disampaikan Pemohon kepada Panwaslu sudah kadaluarsa dan kami punya catatan untuk itu. Intinya kami akan siapkan jawaban di sidang berikut” ucap Amir.

Ditempat yang sama, Ketua Panwaslu selaku Ketua Majelis Sidang mengatakan, sidang akan dilanjutkan hari Kamis (22/2) mendatang. “Sidang akan dilanjutkan lagi pada kamis nanti,” kata Musly singkat. (ddj)

 

Recommended For You

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: