Lahan HGU Kembali Didata

Drs Ashari Sugeha

BOLMONG— Lahan Hak Guna Usaha (HGU) kembali didata. Ini guna meningkatkan capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bolmong.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Ashari Sugeha menuturkan, kesulitan dalam hal pendataan objek pajak, karena yang belum terdata ini masih sangat sulit. Namun pihaknya, sudah targetkan kepada setiap Kepala Desa (Sangadi).  “Jika ada warga yang ingin melakukan transaksi kredit Bank dan hanya membawa surat keterangan tanah, pasti tidak akan diterima, karena harus ada sertifikat. Sedangkan sertifikat tanah itu ranahnya BPN yang mengurus,” ungkap Sugeha ketika ditemui di ruang kerjanya Rabu, (11/10).

Menurutnya, dalam Undang-Undang BPN, selama belum ada ganti rugi untuk pemilik HGU, maka pengurusan sertifikat tanah warga belum bisa. Sebab pemilik HGU dilindungi dengan Undang-undang Keperdataan. “Prosesnya tidak mudah, meski HGU yang ditempati warga adalah tanah pemerintah. HGU sendiri ada tiga jenis, milik Pemda, swasta dan milik perseorangan,” bebernya.

Ditambakan, Pemkab Bolmong hanya mendapat bagi hasil dengan pemilik HGU. Sementara bagi hasil ini sendiri masuk dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak. Dengan kondisi ini, Pemkab kesulitan. “Ini sebenarnya yang menjadi kendala untuk pendataan objek pajak. Pemkab harus kembali mendata objek yang tujuannya untuk mencapai target PBB pada masyarakat,” ujarnya.

Pajak ini sendiri baru diserahkan ke Pemkab per Januari 2014 oleh pemerintah pusat, yang dulunya hanya bagi hasil. Rendahnya capaian pajak di Bolmong, karena pemerintah tak mengantongi data riil. “Pemkab telah mendata kembali bahwa objek pajak baru ada 800-an. Banyak lahan belum terdata karena ada objek yang ganda, serta ada yang orangnya sudah tak ada, salah penilaian. Pemkab juga menerima data ini, beserta hutang-hutangnya,” jelasnya.

Sebenarnya lanjut dia, dari tahun ke tahun Pemkab Bolmong selalu menargetkan 100 persen capaian.  Namun sayangnya, kondisi lapangan yang belum teratasi ini menjadi kendala mencapaian tersebut. “Pendataan kami libatkan masyarakat. Sekarang sudah sistem online, namanya juga menggunakan perangkat keras. Walau sudah maksimal, masih ada error system seperti itu,” terangnya.

Di sisi lain, sesuai petunjuk Bupati Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow telah memberikan target bagi sangadi dan lurah di Bolmong untuk memenuhi target pajak hingga 15 Desember 2017 mendatang. “Ini juga terus diimbau kepada seluruh sangadi dan lurah agar terus melakukan penagihan pajak tersebut, jangan sampai seperti tahun lalu hanya dua desa yang capai 100 persen,” tutupnya. (Ind)

Recommended For You

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: