Home » BMR » Bolmong » Sosialisasi Tatacara Penyusunan LPJ Dana Bantuan Parpol, Hanya Diikuti Tiga Partai

Sosialisasi Tatacara Penyusunan LPJ Dana Bantuan Parpol, Hanya Diikuti Tiga Partai

BOLMONG Memperdalam pengetahuan tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Bolmong, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) telah melaksanakan sosialisasi tentang tata cara penyusunan pertanggungjawaban dana bantuan Parpol.

Hanya tiga partai yang ikut,  yakni, PKB, Gerindra dan Nasdem. Padahal, kegiatan tersebut bersifat penting untuk diikuti seluruh parpol. Kepala Badan Kesbangpol Dondo Mokoginta, menuturkan jangan sampai, pada saat penyusunan pertanggungjawaban nanti tidak mengacu pada aturan yang ada. “Sosialisasi ini penting. Sebab, dalam pertanggungjawaban banpol, setiap partai harus mengacu pada aturan. Jika tidak, maka anggaran dari Pemkab  tidak dapat dicairkan,”  ungkapnya Rabu, (11/10).

Dondo mengatakan, ada banyak hal-hal yang harus dipatuhi oleh setiap parpol dalam memasukan laporan pertanggung  jawaban (LPj). Itupun sebenarnya sangat mudah, jika setiap parpol mengacu pada aturan. Buktinya,  penyaluran dana banpol tahun 2017 ini, hanya direalisasikan kepada dua partai saja yakni partai Nasdem dan PKS. Sementara parpol lainnya tidak dapat dana banpol, karena terlambat memasukan LPj. “Ini juga harus menjadi perhatian parpol dalam melaksanakan LPj. Sebab, dana banpol bisa disalurkan asalkan sesuai dengan mekanisme dan aturannya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Bolmong Abdul Latif  mengatakan, sangat mudah untuk membuat LPj asalkan sesuai aturan. Begitu juga dengan soal batas waktu pemasukan LPj ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemkab dilakukan satu bulan setelah tahun berjalan. “Sebenarnya untuk LPj sudah diatur semua penggunaan dananya. Jadi mudah untuk membuat laporan asalkan sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditentukan,” beber Latif.

Senada juga dikatakan Ketua KPU Bolmong Fahmi Gobel. Dia menjelaskan, pihaknya hanya bertugas untuk memberikan jumlah suara setiap parpol, sebagai dasar perhitungan oleh instansi terkait dalam menetapkan besaran jumlah banpol yang disalurkan. “KPU sendiri hanya memberikan jumlah suara sesuai dengan perolehan suara pemilu lalu,” ujar Fahmi.

Sesuai dengan aturan dan mekanisme pendaftaran  tambah Fahmi, parpol hanya sampai 16 Oktober, pukul 24.00 wita. Lewat dari situ pihaknya tak lagi melakukan verifikasi parpol. “Ya pendaftaran ini sudah sesuai juknis yang telah ditetapkan, dan inipun hanya sampai 16 Oktober nanti,” tutupnya. (Ind)