DPRD Bolmut Meminta BPJS Akomodir PTT

dokter

BOLMUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (Bolmut) mendesak agar pemerintah daerah lebih serius meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui program jaminan kesehatan yang ditangani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Hal ini seperti dikatakan Wakil Ketua DPRD Bolmut, Arman Lumoto Sag MpdI, semenjak diberlakukannya program ini  di awal tahun lalu peningkatan kesejahteraan melalui jaminan sosial untuk karyawan swasta maupun tenaga kontrak yang mengabdi di lingkup Pemkab Bolmut terkesan diabaikan.“Harusnya karyawan swasta baik itu bekerja perusahaan harus diakomodasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sebaliknya juga dengan honorer yang tercatat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) mereka wajib terdaftar sebagai peserta BPJS,” kata Lumoto

Menurut politisi Partai Amanat Nasional ini dalam Peraturan Presiden Nomor 111Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, menegaskan bahwa pesertanya mencakup seluruh penduduk Indonesia. “Itu artinya, perusahaan yang bersifat usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil wajib mendaftarkan karyawannya dalam jaminan kesehatan dengan membayar iuran,” paparnya.

 

Ditambahkan Arman dirinya menilai bahwa instansi teknis seperti Dinas Kesehatan maupun Dinas Tenaga Kerja, dibutuhkan untuk menjembatani persoalan tersebut.  Tak hanya itu, dia juga meminta guna memperkuat kebijakan tersebut kepala daerah mesti mengeluarkan payung hukum sebagai acuannya.“Peran mereka sangat penting untuk mendata jumlah tenaga kerja yang harus diakomodasi dalam jaminan kesehatan, karena laporan yang kami terima tak satupun buruh ataupun karyawan kita yang diikutkan dalam layanan itu, dan ini wajib dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan amanah undangundang,” tandasnya.(fil)

Recommended For You

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: